Dipecundangi Yusril Lagi, Menkum HAM & Wakilnya Diminta Mundur

Dipecundangi Yusril Lagi, Menkum HAM & Wakilnya Diminta Mundur

Fiddy Anggriawan – Okezone
Rabu, 7 Maret 2012 18:02 wib
 1  8 Email0
(Runi Sari B/Okezone)

(Runi Sari B/Okezone)

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin dan wakilnya Denny Indrayana diminta secara kesatria mengundurkan diri. Permintaan ini disampaikan angggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan SK Menkum HAM mengenai pengetatan remisi terhadap narapidana tindak pidana luar biasa korupsi dan teroris.

SK bernomor M.HH-07.PK.01.05.04 Tahun 2011 itu sebelumnya digugat tujuh narapidana yang didampingi Yusril Ihza Mahendra.

“Dengan dikabulkannya gugatan, maka tentu berimplikasi kepada semua napi yang lain. Menurut saya, mereka (Amir dan Denny) harus tahu diri dan konsisten. Jangan nasib orang dipermainkan seenaknya atas nama kekuasaan,” jelas Bambang ketika dihubungi wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/3/2012).

Bambang menambahkan, walaupun Menkum HAM mengajukan banding, hakim tetap akan memerintahkan agar semua penggugat dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan karena keputusan tersebut ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Sejak awal, kata Bambang, kebijakan tersebut ditujukan untuk mencari simpati dari Presiden SBY. Bambang juga menyinggung janji Amir Syamsudin dalam rapat kerja dengan Komisi III bahwa dia tak akan mengajukan banding jika kalah di PTUN.

“Dalam RDP pernah juga saya sampaikan ketika dia berjanji tidak akan banding jika kalah, itu artinya dia sendiri tidak percaya diri. Harusnya kan jika dia yakin kebijakannya benar, dia akan lawan, banding sampai titik darah penghabisan,” katanya.

DPR sendiri sebelumnya telah mengajukan hak interpelasi atas kebijakan tersebut. “Tujuannya apakah dia dilaporkan atas rencana kebijakan tersebut yang berujung kekalahan di PTUN. Kedua, apakah Presiden mengatahui dan ketiga, apakah Presiden menyetujui kebijakan yang melanggar undang-undang tersebut,” ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, jika Presiden mengetahui kebijakan tersebut, maka dia dapat dikatakan ikut melanggar undang-undang. Jika Presiden menjawab, tidak dilaporkan, tidak mengetahui dan tidak menyetujui, maka Presiden harus memecat menteri dan wakilnya tersebut karena langkah mereka membahayakan posisi Presiden,” pungkasnya.

(abe)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s