Badan Garong Anggaran

Badan Garong Anggaran
Rabu, 22 Februari 2012 00:01 WIB
JUMLAH anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR cuma 86 orang atau 15% dari 560 anggota dewan. Akan tetapi, kekuasaan segelintir orang itu sangat besar. Percaya atau tidak, merekalah yang menentukan nasib bangsa ini.

Kekuasaan banggar ialah bersama pemerintah menetapkan pendapatan negara sekaligus menentukan prioritas anggaran bagi kementerian dan lembaga. Jika kekuasaan itu dipakai penuh tanggung jawab, rakyat bisa sejahtera.

Sebaliknya, jika kekuasaan itu dipakai untuk politik transaksi, celakalah rakyat dan negara ini. Politik transaksi itulah yang kini terjadi, berjalan seiring dengan pergeseran pola korupsi di Indonesia.

Dahulu pengusaha berkongsi dengan pejabat untuk mendapatkan proyek, sekarang pengusaha berkolusi dengan politikus di Banggar DPR.

Setidaknya ada tiga kasus korupsi kakap yang disebut-sebut melibatkan anggota banggar. Ketiganya yaitu kasus Wisma Atlet, kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan kasus korupsi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) 2011.

Tidak itu saja. Laporan tertulis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Komisi III DPR pada 20 Februari menyebutkan saat ini PPATK sedang menganalisis lebih dari 2.000 laporan terkait dengan anggota DPR dan mayoritas transaksi dilakukan anggota Badan Anggaran DPR.

Meski aroma bau busuk korupsi sudah lama tercium, sejauh ini baru dua anggota banggar yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Pertama, Wa Ode Nurhayati dari Fraksi Partai Amanat Nasional dalam kasus PPID 2011. Padahal, Wa Ode itulah yang pertama kali membuka borok banggar.

Kedua, Angelina Sondakh dari Fraksi Partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Wisma Atlet. Sebaliknya, I Wayan Koster dari PDIP cuma dikenai status cegah bepergian ke luar negeri.

KPK berjalan lamban, amat lamban, mengusut korupsi yang melibatkan banggar. Padahal, KPK telah memeriksa empat pemimpin banggar pada 20 September 2011 terkait dengan kasus Wisma Atlet dan sogok di Kemenakertrans. KPK juga sudah menggeledah ruang banggar.

Sudah lima bulan terlewat sia-sia sejak KPK memeriksa Ketua Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng (Golkar) dan tiga Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir (Demokrat), Olly Dondokambey (PDIP), dan Tamsil Linrung (PKS). KPK hingga kini tak kunjung menjelaskan hasil pemeriksaan, apalagi meningkatkan status para terperiksa.

Jika semula gagap mengusut lantaran banggar mengancam mogok membahas RAPBN 2012, KPK kini mestinya tidak lagi memiliki hambatan psikologis sebab APBN 2012 sudah diundangkan.

Temuan 2.000 rekening mencurigakan anggota DPR yang mayoritas dilakukan anggota banggar harus dijadikan KPK sebagai momentum memberantas mafia anggaran di DPR. Jika momentum itu dibiarkan berlalu, sama saja KPK membiarkan badan anggaran menjelma menjadi badan garong anggaran. 

KOMENTAR
membingungkan
Jadi yang benar 2.000 laporan atau 2.000 rekening?
dikomentari oleh: Fahmi – tanggal: 22-02-2012 12:14:40 WIB
Siapa yg harus bertanggung jawab ???
Smua pasti sepakat jk demokrasi ala Indonesia ternyata tlh menggeser nilai2 Pancasila shg nilai luhur Ketuhanan YME tlh bergesar menjadi Keuangan YME. Fakta tsb jg dpt kita lht dikongres PD binaan SBY yg katanya anti korupsi, tp ternyata menghalalkan hal2 yg haram dlm pemilihan ketum PD tsb. Jd siapa yg hrs bertanggung jwb thd pergeseran nilai2 Pancasila di era pemerintahan SBY ini ?????
dikomentari oleh: Judi S Rahario – tanggal: 22-02-2012 12:12:47 WIB
BANGGAR
BADAN GARONG ANGGARAN. Media Indonesia cerdas.
dikomentari oleh: Eko Darwiyanto – tanggal: 22-02-2012 11:59:17 WIB
sudah kelihatan belangnya
seudah kelihatan sekarang n lebih belang apa yang di lakukan Banggar DPR, dan kali ini pula Media berani membuat berita ini yang cukup menarik.
dikomentari oleh: martinus waluyo – tanggal: 22-02-2012 11:55:02 WIB
Berkuasa di atas dusta
Kehabisan kata untuk mengomentari perbuatan latnat petinggi/para firaun negeri ini. Berkuasa di atas dusta, sangkal menyangkal, bual membual, plus absennya rasa malu, serta langkanya kejujuran membuat rakyat muak dengan para pemimpin yang dipilihnya sendiri.
dikomentari oleh: Leopard – tanggal: 22-02-2012 10:45:02 WIB
intel
u/ itu harusnya wartawan2 metro buka kantor di seluruh jajaran Gedung dpr.. terus pantau polah2 para penjahat2 koruptor DEwan yg tak lg terhormat.. bantu masy. dong.. u/ jd intel mata2nya seluruh rakyat indo.. kalo perlu mata2i tuh SBY di istana, karna sarang koruptor & penghianat sumbernya dari sana!!
dikomentari oleh: bintang – tanggal: 22-02-2012 10:35:30 WIB
Kontra Revolusi pasca Orla
Jaman Bung Karno, kalau melihat seperti ini sudah di damprat sebagai kontra Revolusi …karena sebagai Badan yg paling berkuasa menentukan, paling berhak menggunakan uang negara lupa dan menyimpang dari cita2 negeri ini didirikan. KITA TETAP GANDRUNG ORLA…
dikomentari oleh: indro budigoodle – tanggal: 22-02-2012 09:05:20 WIB
Mendarat dimana ??
Kalau sudah diketahui itu Badan Garong, yg penting hasil garong itu kemana, kesiapa/singgah dimana dst……….. itu yg harus diungkap. Mungkin dimakan parpol, diciak perorangan atau Panitya/Team sukses dsb. Biar rakyat ramai2 bisa menghujat wajah2 itu..
dikomentari oleh: indro budigoodle – tanggal: 22-02-2012 08:57:37 WIB
Periksa Seluruh Anggota Banggar DPR
KPK harus bertindak cepat untuk memeriksa seluruh anggota Banggar DPR yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan suap. Mengingat semua proyek melalui Banggar DPR sangat rawan terjadi tindak penyelewengan. Bukti kasus suap dan korupsi besar sudah terbongkar di kasus Wisma Atlet dll.
dikomentari oleh: Dini Kinanthi – tanggal: 22-02-2012 08:55:54 WIB

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s