Pertemuan Pemimpin Lembaga Negara

Pertemuan Pemimpin Lembaga Negara

 

KOMPAS/ALIF ICHWANKetua DPR, Marzuki Alie (kanan), dan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR, Hidayat Nurwahid memberikan keterangan kepada wartawan terkait konferensi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/1/2012). Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Negara-negara Anggota OKI ke-7 di Palembang pada 24 hingga 31 Januari 2012.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemilihan Umum mendatang diharapkan dapat menempatkan wakil rakyat yang responsif dan menciptakan pemerintahan yang sah. Sistem politik yang sudah ada juga diharapkan menghasilkan aturan main yang lebih baik, implementatif, tidak tumpang tindih, dan pasti.

Demikian salah satu kesimpulan sekaligus harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Mahfud MD, Ketua BPK Hadi Purnomo, Ketua MA Harifin A Tumpa, dan Ketua KY Eman Suparman pada pertemuan antarpemimpin lembaga negara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/2/2012).

Kesimpulan itu dinyatakan terkait kasus hukum yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPR. Beberapa di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, seperti politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, DPR berupaya memperbaiki kualitas pemilu di Indonesia dengan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. Saat ini, masih ada beberapa hal yang tengah dibahas, di antaranya ketentuan batas ambang parlemen, konversi suara menjadi kursi, sistem pemilu yang hendak digunakan.

“Diharapkan, undang-undang ini dapat menutup celah kekurangan pada Pemilu 2009 dengan memperbaiki sistem kependudukan dan pendaftaran pemilih (DPT) sehingga tidak ada lagi kekisruhan yang mengurangi kualitas pelaksanaan pemilu,” kata Marzuki seusai pertemuan tersebut.

Ia mengakui sejumlah realitas menunjukkan masih ada kelemahan dalam berdemokrasi. Praktik kekerasan di masyarakat, pragmatisme-transaksional, terutama pada pelaksanaan pemilu dan pemilu kepala daerah, masih terjadi. Begitu pula permasalahan institusionalisasi politik yang berpotensi munculnya ketidakpercayaan publik pada pemilu.

Atas hal ini, para pemimpin sepakat bahwa pemerintah dan perangkat lembaga negara dituntut bersikap tegas dan bersama-sama menegakkan hukum. Tak boleh ada ruang bagi aksi kekerasan atau anarkisme atas nama kebebasan dan demokrasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s